Pendidikan untuk birokrat pencatatan sipil

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji ANTARANEWS.Com. Sabtu, 4 Maret 2017 08:13 WIB | 3.149 Views Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh,  baru-baru ini menandatangani kerjasama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo untuk membuka program pendidikan vokasi diploma IV hukum pencatatan sipil. “Semua birokrat di bidang ini masih parsial karena belajar […]

Read More

Masalah kependudukan jelang pilkada

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji & Swandy Sihotang ANTARA NEWS.Com. Senin, 7 November 2016 12:17 WIB Administrasi kependudukan merupakan alat negara untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang dialami penduduknya seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan peristiwa kependudukan lainnya seperti jejak-rekam mutasi domisili penduduknya. Dari Sistem Administrasi Kependudukan ini, negara akan mengetahui peta penduduknya seperti jumlah penduduk, […]

Read More

Bukti Kewarganearaan Itu Adalah Akta Kelahiran

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji KORAN SINDO – SABTU, 8 APRIL 2017 | 16:58 Perdebatan mengenai Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) khususnya bagi warga peranakan Tionghoa muncul kembali dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), beberapa waktu yang lalu.   Dalam banyak kasus, masalah SBKRI ini selalu muncul terutama ketika seseorang mengurus […]

Read More

Status Kewarganegaraan Eks Perpres No 10/1959

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Opini – KOMPAS, Sabtu, 22-November-2014 SEKITAR 100.000 pemukim etnis Tionghoa yang sesungguhnya warga negara Indonesia tetapi tanpa dokumen apa pun sebagai akibat kebijakan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959, akan segera mendapat kejelasan status kewarganegaraan Indonesia.   Perpres No 10/1959 adalah kebijakan tentang larangan bagi orang asing untuk melakukan kegiatan perdagangan […]

Read More

Membenahi Pencatatan Sipil

Oleh : Prasetyadji ;  Peneliti Senior Institut Kewarganegaraan Indonesia KOMPAS, SABTU, 26 September 2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 menegaskan, ”Seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran, secara de jure keberadaannya tidak dianggap ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah keturunannya, dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.”   Oleh karena itu, 67 […]

Read More

Akta Kelahiran yang Menyelamatkan

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji KOMPAS, Selasa, 14 Juni 2016 Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada para gubernur dan bupati/wali kota Nomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran, 12 Mei 2016.   Terbitnya peraturan ini membuat Nanik […]

Read More

Akta Kelahiran dan BPJS

Oleh : PRASETYADJI KOMPAS, Jumat, 29 Januari 2016 Sudah tiga bulan ini Maria Virginia tergolek di boks bayi. Napasnya tersengal-sengal, sesekali ia menangis karena kehausan dan mungkin merasakan kesakitan yang luar biasa. Bayi merah ini mempunyai kelainan jantung dan tidak memiliki lubang anus sejak lahir. Bayi yang dibuang orangtuanya ini kondisinya sungguh memprihatinkan saat ditemukan, […]

Read More

Tokoh Tionghoa dan Masalah Kewarganegaraan

Photo LST-LSLKetika embrio Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk lewat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggotanya terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, maupun antar-golongan. Antara lain tokoh Arab (Baswedan), tokoh peranakan Belanda (PF Dahler), dan empat orang tokoh peranakan Tionghoa. Mereka adalah Oei Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Liem Koen Hian, Tan Eng […]

Read More