Dari Srikandi sampai TNI
Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji
Selama ini keberadaan LSM sering menjadi tumpuan masyarakat untuk bertanya atau mengadukan persoalan yang dihadapi. Bagaimana jika yang menghahapi persoalan itu justru LSM nya. Ke mana akan mengadu?
Jika persoalan itu terkait dengan urusan dokumen kependudukan, IKI lah tempat LSM mengadu.
“Masyarakat dampingan kami banyak yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah karena tidak tercatat di kelurahan tempat mereka tinggal. Mereka belum memiliki dokumen kependudukan. Mohon saran, apa yang harus kami kerjakan untuk masyarakat?” Itulah penggalan pertanyaan salah seorang pengurus organisasi kemasyarakatan bernama Srikandi di Tangerang Raya kepada peneliti senior Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), Prasetyadji, awal Oktober 2019.
Entah sudah kali keberapa Prasetyadji dan beberapa peneliti IKI lain menerima pertanyaan senada dengan itu.
Memang tidak banyak lembaga kemasyarakatan seperti IKI yang core programnya di bidang kewarganegaraan dan administrasi kependudukan.
Menurut aktivis Srikandi, banyak warga dampingan Srikandi di berbagai daerah tidak memiliki dokumen kependudukan. Akibatnya masyarakat tidak bisa mengakses fasilitas program kesejahteraan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah.
“Srikandi ingin mengadvokasi warga, tapi kami tidak punya pengalaman dalam bidang ini,” kata seorang pengurus Srikandi.
Berawal dari pembicaraan itu, pada hari Selasa Pahing, 29 Oktober 2019 IKI diundang Srikandi Kota Tangerang Selatan untuk memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada relawan agar bisa membantu masyarakat memperoleh dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, dan akta kematian. Kegiatan berlangsung di rumah salah seorang pengurus Srikandi di Jalan Inpres No. 221 Tangerang Selatan.
Selain Srikandi juga ada beberapa organisasi sipil lain yang berkonsultasi dengan IKI.
Kiprah yang dilakoni IKI sejak berdiri hingga sekarang yang iatiqamah menangani isu kewarganegaraan dan kependudukan rupanya menjadi catatan mereka.
“Selain melakukan pendampingan masyarakat, IKI punya garapan baru mendampingi LSM,”
Organisasi “Srikandi” berharap dapat difasilitasi IKI untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tangerang Selatan dalam pengurusan dokumen kependudukan dimaksud.
Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kebijakan Dinas Dukcapil Kota Tangerang Selatan, mulai November 2019 pelayanan dokumen kependudukan dilakukan di Kelurahan-kelurahan, sehingga cukup efektif dan efisien.
Hadir dalam acara sosialisasi, peneliti senior IKI, Prasetyadji dan Eddy Setiawan.
Sinergi bersama Kodim
Awalnya, pada pertengahan Januari 2020, ketika beberapa Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) berkumpul di Bogor dalam rangka konsolidasi rutin, ada beberapa Komandan Kodim yang dikenal staf IKI Ign Mahendra Kusuma, dan terjadi diskusi ringan mengenai program apa yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat saat ini.
Komandan Kodim 0616/Indramayu, Letkol Czi Aji Sujiwo mengulang kembali pembicaraannya ketika diwawancarai Infopublik Kab Indramayu, mengatakan bahwa “sebuah institusi tidak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan program untuk menyejahterakan masyarakat. Pasalnya, perlu adanya integritas dari berbagai elemen masyarakat agar program yang diinginkan bisa tercapai bersama. Saya yakin bahwa TNI sebuah institusi, ketika memiliki dukungan dari berbagai sektor elemen masyarakat pasti segala program yang kita inginkan bisa berhasil.”
Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan program tahunan yang terus dilakukan dalam upaya memberikan peran teritorial membangun masyarakat yang sejahtera dan memiliki ketahanan dalam kedaulatan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Contohnya TMMD dalam hal ini pemerintah melalui KODIM 0616 Indramayu setiap tahun memiliki target tertentu membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih dianggap tertinggal,” katanya.
Dari obrolah inilah, muncul ide gagasan mensinergikan visi dan misi Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dengan kegiatan Tentara Manunggal Masyarakat Desa yang akan dilakukan beberapa Kodim. Salah satu yang sudah mengagendakan adalah Kodim 0616/Indramayu.
Letkol Czi Aji Sujiwo, Komandan Kodim 0616/Indramayu dengan spontan mengundang IKI untuk mengadakan sosialisasi di kalangan internal Kodim 0616/Indramayu pada hari Senin Pon, tanggal 17 Pebruari 2020 bertempat di Aula Kodim 0616/Indramayu.
Dari data demografi, Kabupaten Indramayu berpenduduk 1,8 juta jiwa tersebar di 31 kecamatan, 317 desa, dan terdapat 17 Koramil. Gambaran umum wilayah Indramayu yang tercatat seluas 204.011 Ha terdiri atas 110.877 Ha tanah sawah (54,35%) dengan irigasi teknis sebesar 72.591 Ha, 11.868 Ha setengah teknis 4.365 Ha irigasi sederhana PU dan 3.129 Ha irigasi non PU, 18.275 Ha diantaranya adalah sawah tadah hujan.
Pedukuhan Cimanuk yang diberi nama “Darma Ayu” yang kemudian berubah menjadi “Indramayu”, setelah terbebas dari kekuasaan Pajajaran pada tahun 1527, diproklamirkan berdirinya oleh R. Wiralodra pada hari Jumat Kliwon tanggal 1 Muharram 934H atau 1 Sura 1449 dan jatuh pada tanggal 7 Oktober 1527.
Sedangkan luas tanah kering di Kabupaten Indramayu tercatat seluas 93.134 Ha atau sebesar 45,65%. Apabila dibandingkan dengan luas areal tanah sawah di tahun 2005 yakni 110.548 Ha tanah sawah atau 54,19% dari luas wilayah, maka dapat terlihat kecenderungn perubahan penggunaan lahan.
Komandan Kodim 0616/Indramayu Letkol Czi Aji Sujiwo mengatakan bahwa program kerjasama dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) dan Dinas Dukcapil ini adalah program yang akan memberi bekas, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan seperti membersihkan got yang tidak lama kotor lagi. “Program ini harus berbekas dan diraskaan manfaatnya sebesar-besarnya oleh masyarakat.” Tegasnya.
Para peneliti senior IKI yang diwakili Ign Mahendra Kusumaputra, Swandy Sihotang, dan Paschasius Hosti Prasetyadji, bersama Letkol Czi Aji Sujiwo, dan Dinas Dukcapil sepakat untuk melakukan sosialisasi bersama, membantu warga mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan.
Pelatihan IKI kepada pada Babinsa
Sebagai tindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan IKI dengan Kodim 0616/Indramayu dan sosialisasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang telah dilakukan pada Senin Pon, tanggal 17 Pebruari 2020, maka IKI bersama Kodim 016/Indramayu tanggal 10 Maret 2020 melakukan pelatihan kepada para prajurit TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah Indramayu. Caranya, dengan pelatihan mengisi formulir permohonan dokumen kependudukan terutama akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, dan akta kematian.
Komandan Kodim 0616/Indramayu Letkol Czi Aji Sujiwo, menyambut baik kegiatan tersebut. Dengan kegiatan itu, para prajurit mengerti persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk meengurus dokumen kependudukan dalam membantu masyarakat. “Karena dokumen kependudukan adalah hak masyarakat sebagai warga Negara Indonesia,” tutur Aji.
Keterangan Photo : Photo bersama setelah sehari penuh melakukan pelatihan pengurusan dokumen kependudukan, utamanya akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta perkawinan, dan akta kematian. Tampak dalam gambar diatas: Pasi Ops & Pasi Intel Kodim 0616/Indramayu dan para prajurit bersama peneliti & staf Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) Ign Mahendra Kusumaputra, Paschasius Hosti Prasetyadji, Swandy Sihotang, Indah Widiyani, dan Risma Nuraini, pada Selasa Kliwon, tanggal 10 hp hp Maret 2020.
Mahendra Kusumaputra, bersama peneliti senior Paschasius Hosti Prasetyadji, Swandy Sihotang, dan relawan Indah Widiyani dan Risma Nuraini yang mewakili IKI menyampaikan, ”bahwa kerjasama tersebut dapat dimanfaatkan sebagai jembatan untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Karena TNI lahir dan rakyat dan untuk rakyat.”. (Adji)
Sumber pustaka :
http://infopublik.id/kategori/nusantara/378491/masyarakat-diajak-bersinergi-program-tmmd-kodim-0616-indramayu