Rabu, 01 November 2018 04:04 WIB MEGAPOLITAN Aktif Membela Anak-Anak Yatim Piatu dan Antidiskriminasi Redaktur: Syaripudin Kamis, 01 November 2018 Share Share Tweet SOSIAL-Prasetyadji menggendong Maria Virginia, anak Panti Asuhan (PA) Abhimata Tangsel yang terlahir tanpa lubang anus dan kini sudah tumbuh sehat. Foto: J. ARMANTO/INDOPOS INDOPOS.CO.ID – TERBITNYA Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 9/2016 pada 24 Februari […]
Author: Prasetyadji
Empat Tahun Lahirnya UU Kewarganegaraan
Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji SINAR HARAPAN – Rabu, 02 Juni 2010 jam: 13:19 Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti UU Kewarganegaraan yang lama, Nomor 62 tahun 1958, diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi banyak orang. Kenapa? Seperti diketahui, UU Nomor 62 Tahun 1958 terdapat kelemahan di sana-sini, seperti asas […]
Amir Syamsuddin dan Kebijakan Penegasan WNI
Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji SINAR HARAPAN – 14.11.2011 14:07 Digesernya Patrialis Akbar dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II membuka harapan baru bagi para pemukim peranakan asing, yang sesungguhnya warga negara Indonesia (WNI) namun tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dan kependudukan untuk mendapatkan penegasan sebagai WNI. Ketika Patrialis menjabat […]
Perkawinan Itu Bisa Dicatatkan di Indonesia
Olah : Paschasius HOSTI Prasetyadji SINAR HARAPAN : Senin, 20 Maret 2006 Beberapa hari lalu saya menghadiri slametan perkawinan anak seorang kawan yang kebetulan tokoh nasional di daerah Tanah Abang. Yang menarik kedua mempelai beda agama, dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Hong Kong – salah satu dari banyak negara yang menganggap perkawinan beda agama bukan masalah. […]
Tionghoa Menjelang Pemilu
Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji SINAR HARAPAN – 25 April 2014 Kementerian Dalam Negeri wajib menerbitkan dokumen kependudukan. Setiap menjelang pemilihan umum (pemilu), isu yang terkait etnis Tionghoa tetap seksi dikemas. Sejak kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 5 April 2004, kemudian kampanye pemilihan presiden (pilpres) putaran pertama pada 5 Juli 2004 serta putaran kedua pada 20 September […]
UU Kewarganegaraan, Karya Fundamental DPR
Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji SUARA KARYA Kamis, 24 Mei 2007 Pada 11 Juli 2006 pukul 13.07 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan dalam sidang paripurna DPR-RI. Kemudian, pada 1 Agustus 2006 RUU tersebut disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang (UU) No 12 Tahun 2006. UU itu menggantikan UU No 62 Tahun 1958 yang […]
Fluktuasi Hubungan RI-Malaysia
Oleh Prasetyadji & Wishnu Hardi SUARA PEMBARUAN Page Last modified : 03/21/2006 13:54:03 HUBUNGAN bilateral antara Indonesia dan Malaysia terus mengalami fluktuasi. Klaim territorial, tudingan sebagai negara yang melindungi penadah hasil pembalakan liar (illegal logging), penganiaya & pengusir tenaga kerja Indonesia (TKI), serta pengancaman para nelayan Indonesia seperti yang terjadi beberapa hari lalu, seolah […]
Nilai Moral Wawasan Kebangsaan
Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji SUARA KARYA, Rabu, 5 September 2007 Keresahan sosial dua setengah tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan menyimpan potensi-potensi disintegrasi bangsa. Gejolak sosial yang terjadi menunjukkan betapa masih rawannya pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Yang memprihatinkan, ternyata konflik sentimen klasik antaretnis masih terlihat sangat menonjol. Banyak orang mengatakan, kecemburuan sosial diyakini sebagai […]
BAGAN SEJARAH PENCATATAN SIPIL INDONESIA
Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji & Eddy Setiawan Bagan Sejarah Adminduk Final 24-1-2017Bagan Sejarah Adminduk Final 24-1-2017
ANALISIS PEMBEDAAN PERLAKUAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Dalam bidang pendidikan, seperti halnya dalam bidang kependudukan, WNI peranakan Tionghoa cenderung memperoleh perlakuan yang berbeda. Peraturan perundangan yang secara mendasar memberikan pembedaan perlakuan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 tanggal 7 Juni 1967 tentang Kebijaksanaan pokok penyelesaian masalah Cina. Pasal 7 : “Kecuali sekolah-sekolah Kedutaan […]