TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 3

Oleh: Prasetyadji   Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 dan sejalan dengan teori terbentuknya negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu adanya pemerintahan, wilayah, dan rakyat atau warga negara. Maka sejak 17 Agustus 1945 setiap orang yang berada di daerah negara Indonesia beserta keturunan-keturunannya adalah warga negara Indonesia. Secara material dan faktual, anggota BPUPKI […]

Read More

TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 2

Oleh: Prasetyadji   Sejak kapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk? Jawab: KNIP dibentuk berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Pebruari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota […]

Read More

TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 1

Oleh: Prasetyadji Unsur apa saja dalam pembentukan suatu Negara ? Jawab: Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak untuk melengkapi unsur pemerintahan dan wilayah, dan  baru akan disebut sebagai negara. Ini pendapat klasik adanya atau terbentuknya negara. Apa keunikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, tanggal 10 April 1946, yang mengatur tentang […]

Read More

Perda Denda Akta Lahir Harus Dicabut !

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Tiga ribu Peraturan Daerah (Perda) “bermasalah” sudah dicabut Menteri Dalam Negeri, namun belum satupun Perda mengenai denda keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil turut dicabut. Akta kelahiran merupakan dokumen dasar penduduk yang sangat penting, karena  menjelaskan identitas diri dan status kewarganegaraan seseorang. Oleh sebab itu negara wajib memberikannya kepada […]

Read More

Kewarganegaraan Tidak Berdasar ”Ras-Criterium”

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Diangkatnya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merupakan inisiatif DPR tentang Kewarganegaraan (sebagai pengganti UU yang lama No 62/1958) dalam program legislasi tahun ini, telah membawa harapan banyak orang kepada para anggota dewan yang terhormat. Kenapa? Pengurus DPP Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa/FKKB Karena UU No 62/1958 dinilai mengandung unsur diskriminatif, tidak mewadahi […]

Read More

Empat Tahun Lahirnya UU Kewarganegaraan

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji SINAR HARAPAN – Rabu, 02 Juni 2010 jam: 13:19 Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti UU Kewarganegaraan yang lama, Nomor 62 tahun 1958, diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi banyak orang. Kenapa? Seperti diketahui, UU Nomor 62 Tahun 1958 terdapat kelemahan di sana-sini, seperti asas […]

Read More

Amir Syamsuddin dan Kebijakan Penegasan WNI

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji SINAR HARAPAN – 14.11.2011 14:07 Digesernya Patrialis Akbar dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II membuka harapan baru bagi para pemukim peranakan asing, yang sesungguhnya warga negara Indonesia (WNI) namun tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dan kependudukan untuk mendapatkan penegasan sebagai WNI. Ketika Patrialis menjabat […]

Read More