SAPU JAGAT BERNAMA : SPTJM

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai dengan awal tahun 2016, praktis belum pernah ada anak-anak yatim piatu yang tidak diketahui orang tuanya dapat memperoleh akta kelahiran. Hal ini disebabkan karena persyaratannya yang tidak mungkin dapat dipenuhi, yaitu melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, karena format BAP yang ada […]

Read More

MEMBAUR MELALUI GERAKAN PEMBAURAN BANGSA

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji   Pemerintah Orde Baru Sesudah bubarnya Konstituante tahun 1959, yang disebabkan tidak memungkinkan diterimanya rencana konstitusi, melahirkan periode baru pemerintahan Republik Indonesia yang disebut sebagai masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan kemudian prahara politik juga melahirkan era baru kepemerintahan disebut masa Orde Baru (1966-1998). Dalam dua masa pemerintahan ini warga Tionghoa […]

Read More

ADA AKTA KELAHIRAN BERHURUF BRAILE DI HIMATRA

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Kelahiran dan kematian adalah milik Tuhan. Tidak ada anak yang ingin dilahirkan cacat, karena kecacatan phisik bisa mempengaruhi perkembangan kejiwaan baik anak yang bersangkutan maupun orang tuanya. Namun, tidak demikian dengan saudara saudara kita yang bermukim di wilayah Pondok Cabe, Serpong, Pondok Aren, Ciputat, dan daerah lainnya di wilayah Tangerang […]

Read More

TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 5

Oleh: Prasetyadji   Bagaimana Prosedur Mengurus Akta Perceraian ? Jawab: Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil blanko akta perceraian; Pemohon mendatangi loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas lengkap beserta dokumen aslinya; Petugas Loket pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima dan meneliti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon tentang […]

Read More

TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 3

Oleh: Prasetyadji   Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 dan sejalan dengan teori terbentuknya negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu adanya pemerintahan, wilayah, dan rakyat atau warga negara. Maka sejak 17 Agustus 1945 setiap orang yang berada di daerah negara Indonesia beserta keturunan-keturunannya adalah warga negara Indonesia. Secara material dan faktual, anggota BPUPKI […]

Read More

TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 2

Oleh: Prasetyadji   Sejak kapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk? Jawab: KNIP dibentuk berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Pebruari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota […]

Read More

TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 1

Oleh: Prasetyadji Unsur apa saja dalam pembentukan suatu Negara ? Jawab: Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak untuk melengkapi unsur pemerintahan dan wilayah, dan  baru akan disebut sebagai negara. Ini pendapat klasik adanya atau terbentuknya negara. Apa keunikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, tanggal 10 April 1946, yang mengatur tentang […]

Read More

Perda Denda Akta Lahir Harus Dicabut !

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Tiga ribu Peraturan Daerah (Perda) “bermasalah” sudah dicabut Menteri Dalam Negeri, namun belum satupun Perda mengenai denda keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil turut dicabut. Akta kelahiran merupakan dokumen dasar penduduk yang sangat penting, karena  menjelaskan identitas diri dan status kewarganegaraan seseorang. Oleh sebab itu negara wajib memberikannya kepada […]

Read More