Masyarakat Samin Akhirnya Yakin

KH Saifullah Ma’shum & Paschasius Hosti Prasetyadji Untuk kesekian kali Institut kewarganegaraan Indonesia (IKI) beserta relawan dan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengadakan pelayanan keliling (yanling) pemberian dokumen kependudukan akta kelahiran Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Kali ini […]

Read More

Dari Srikandi sampai TNI

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji  Selama ini keberadaan LSM sering menjadi tumpuan masyarakat untuk bertanya atau mengadukan persoalan yang dihadapi. Bagaimana jika yang menghahapi persoalan itu justru LSM nya.  Ke mana akan mengadu? Jika persoalan itu terkait dengan urusan dokumen kependudukan,  IKI lah tempat LSM mengadu. “Masyarakat dampingan kami banyak yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah […]

Read More

ADA AKTA KELAHIRAN BERHURUF BRAILE DI HIMATRA

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Kelahiran dan kematian adalah milik Tuhan. Tidak ada anak yang ingin dilahirkan cacat, karena kecacatan phisik bisa mempengaruhi perkembangan kejiwaan baik anak yang bersangkutan maupun orang tuanya. Namun, tidak demikian dengan saudara saudara kita yang bermukim di wilayah Pondok Cabe, Serpong, Pondok Aren, Ciputat, dan daerah lainnya di wilayah Tangerang […]

Read More

IKI Dukung Disdukcapil DKI Jakarta Fasilitasi Komunitas Pemulung & Anak Jalanan

Selasa, 28 Januari 2020 diserahkan 106 akta kelahiran komunitas pemulung dari Dinas Dukcapil Propinsi DKI Jakarta yang difasilitasi oleh Institut Kewarganegaraan Indonesa (IKI). Bu Wakiyem, 65 tahun asal Boyolali yang sudah lebih dari 30 tahun, tinggal di kolong jembatan, Pinang Kali Jati Bawah Rt 011/Rw 09 Kel Pondok Labu, Kec Cilandak, Jakarta Selatan, dan bu […]

Read More

BANSOS IKI 2021 UNTUK MASYARAKAT KECIL, LEMAH, MISKIN, TERTINDAS, DAN DIFABEL.

Oleh : Paschasius HOSTI Prasetyadji Pada hari ini Sabtu Pahing, tanggal 1 Mei 2021 telah dilakukan secara serentak penyerahan bantuan Sembilan bahan pokok (sembako) di tiga daerah binaan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), yakni kepada komunitas tunanetra Tangerang Raya yang tergabung dalam Yayasan Himatra (Himpunan Masyarakat Tunanetra); komunitas pemulung yang bermukim di kolong jalan layang jalan […]

Read More

TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 5

Oleh: Prasetyadji   Bagaimana Prosedur Mengurus Akta Perceraian ? Jawab: Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil blanko akta perceraian; Pemohon mendatangi loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas lengkap beserta dokumen aslinya; Petugas Loket pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima dan meneliti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon tentang […]

Read More

TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 3

Oleh: Prasetyadji   Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 dan sejalan dengan teori terbentuknya negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu adanya pemerintahan, wilayah, dan rakyat atau warga negara. Maka sejak 17 Agustus 1945 setiap orang yang berada di daerah negara Indonesia beserta keturunan-keturunannya adalah warga negara Indonesia. Secara material dan faktual, anggota BPUPKI […]

Read More

TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 2

Oleh: Prasetyadji   Sejak kapan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk? Jawab: KNIP dibentuk berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan Pebruari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota […]

Read More

TANYA JAWAB MASALAH KEWARGANEGARAAN DAN KEPENDUDUKAN Bagian 1

Oleh: Prasetyadji Unsur apa saja dalam pembentukan suatu Negara ? Jawab: Adanya unsur rakyat atau warga negara pada suatu negara adalah mutlak untuk melengkapi unsur pemerintahan dan wilayah, dan  baru akan disebut sebagai negara. Ini pendapat klasik adanya atau terbentuknya negara. Apa keunikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, tanggal 10 April 1946, yang mengatur tentang […]

Read More